KPU Kota Kediri - Pelaksanaan program penguatan manajemen kelembagaan SDM dilingkungan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjadi prioritas, terutama untuk mempersiapkan dan menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Kamis, (4/11/2021) KPU Provinsi menggelar Rakor "Pengelolaan SDM di lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Se Jatim" dengan menghadirkan narasumber dari Biro SDM KPU RI. Acara Rakor dihadiri jajaran pimpinan sekretariatan KPU Provinsi dan 38 Sekretaris Kab/Kota se Jatim. Dalam sambutan pengarahannya Nanik Karsini selaku Sekretaris KPU Provinsi Jatim menekankan bahwa untuk membangun dan memperkuat kapasitas SDM perlu komitmen serta dukungan kita bersama. "Permasalahan dalam pengelolaan SDM perlu dikomunikasikan untuk dicarikan solusi pemecahannya," sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPU Kab/Kota diminta untuk menyampaikan informasi terkait permasalan SDM satker yang sebelumnya telah diinventarisir. "Kesempatan ini perlu digunakan dengan baik, karena Ibu Wahyu Yudi Wijayanti Kepala Biro SDM Sekjen KPU RI bisa hadir ditengah2 kita," demikian ucap Nanik Karsini.
Berdasar daftar inventarisasi masalah yang dirangkum KPU Jatim, terkait pengelolaan SDM ada beberapa permasalan penting antara lain sbb: (1) kurangnya jumlah personil di KPU Kab/Kota bahkan dengan jumlah maksimal yaitu 17 orang PNS. Ditambah dengan pengembalian PNS DPK ke Pemda karena ybs tidak bersedia mengikuti alih status, tentu berdampak pada ketersediaan jumlah PNS yang semakin berkurang. (2). PNS DPK yang dikembalikan ke Pemda cukup banyak yang memegang jabatan dipengelolaan keuangan atau menjadi operator, karena pengembalian yang mendadak tentu akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tupoksi, karena proses knowledge sharing membutuhkan waktu. (3) Masih minim dan terbatasnya PNS yang sudah mengikuti Diklat Struktural (PIM Tingkat IV dan III) dan juga Diklat Teknis seperti Diklat Pengelolaan Keuangan, PBJ dan Diklat teknis lainnya.
Terhadap permasalahan pengelolaan SDM tersebut, Wahyu Yudi Wijayanti (Kepala Biro SDM Sekjend KPU RI) dalam pengarahan memberikan permasalahan tersebut dialami oleh hampir seluruh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi se Indonesia, termasuk Jawa Timur. Menurutnya, pembenahan SDM untuk penguatan kelembagaan harus ditangani secara serius dan menjadi perhatian bersama. Lebih lanjut Wahyu manyampaikan informasi terkait pengajuan penambahan personil CPNS yang diusulkan, ternyata formasi jumlah yang ditempatkan di KPU belum bisa dipenuhi sesuai pengajuan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi formasi penambahan kekurangan personil PNS, KPU RI telah melakukan pembahasan kerjasama dengan lembaga pendidikan dibawah Kementerian Keuangan, APDN dan Badan Statistik, harapannya secara bertahap kebutunan personil PNS segera terpenuhi. "Daftar inventarisasi masalah SDM yang disampaikan teman2 sekretaris se Jatim belum bisa dituntaskan dipertemuan ini, akan menjadi PR untuk dibahas bersama di internal KPU RI," sambung Wahyu.
Catatan penting yang harus menjadi perhatian dalam pengarahannya, Wahyu Yudi Wijayanti, berpesan kepada seluruh Pimpinan satker dan jajarannya, agar pimpinan di semua tingkatan bisa menjadi teladan bagi seluruh staf, bisa menjadi exemplary bagi lingkungan kerjanya dalam rangka untuk peningkatan kinerja.
Rakor diakhiri dengan pemberian penghargaan SatyaLancana Karya Satya ke PNS KPU Provinsi Jatim dan KPU Kab/Kota Se Jatim secara simbolis. srt
