Berita Terkini

KPU Kota Kediri - Kamis (9/12) KPU Kota Kediri melalui Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Nasrudin) dan Operator Sidalih (Danu Prasetyo) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur mengikuti Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi & Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Miftahur Rozaq selaku Plh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita semua wajib dapat mensinkronkan data pemilih secara akurat. Senada dengan Rozaq, Nurul Amalia Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur mengharapkan seluruh KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti bimtek ini dengan baik, karena saat ini kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sudah memiliki payung hukum tambahan yaitu berupa PKPU Nomor 6 Tahun 2021, selain dari UU No. 7 Tahun 2017. Sebagai informasi, bimtek tersebut membahas terkait PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan juga PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu, juga membahas bagaimana tahapan serta pemetaan TPS dalam Pemutakhiran Berkelanjutan, sehingga data siap digunakan untuk persiapan Pemilu Tahun 2024 nanti. dans

KPU Kota Kediri - Badan Pengawas Pemilihan Raya Mahasiswa (BPPRM) UNP Kediri saat ini sedang mempersiapkan pemilu di kampusnya. guna mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemilu yang demokratis yang akan diaplikasikan ke kegiatan di kampusnya BPPRM UNP berkunjung ke KPU Kota Kediri Kamis (9/12). Ditemui oleh Reza Cristian divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kediri, perwakilan BPPRM UNP tersebut diajak berkeliling di RPP Kilisuci. Reza menjelaskan infografis yang dipajang di ruang RPP Kilisuci, bahwa inilah hasil dari pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Kediri. "Proses Pemilu yang demokratis dan berintegritas bisa dicapai jika penyelenggara mempunyai integritas yang tinggi," ucap Reza disela sela menerangkan tentang pemilu dan pemilihan di Kota Kediri. Reza juga berharap moment sharing seperti ini bisa lebih sering dilakukan, "Kami menerima dengan terbuka kapan saja mahasiswa ingin berdiskusi tentang demokrasi ataupun kepemiluan." rez

KPU Kota Kediri yang diwakili Divisi Hukum dan Pengawasan Reza Cristian, mengikuti Zoom meeting Kuliah Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), dengan menghadirkan Dr.Anwar Usman SH.MH, hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pemateri. Sambutan rektor Uniska dan dekan fakultas hukum Uniska sebagai pembuka acara kuliah umum. Anwar Usman memberikan materi tentang kewenangan dan kekuasaan MK baik berdasakan pasal 24 UUD 1945 maupun berdasarkan Peraturan MK. Peserta berasal dari KPU dan Bawaslu se-eks karisidenan Kediri, juga mahasiswa hukum dari berbagai universitas di wilayah Jawa Timur, mengikuti materi dengan serius dan antusias. Ada satu pertanyaan menarik yang dilontarkan oleh moderator terkait wewenang MK dalam Pembubaran Parpol, dimana hal tersebut harus dibarengi dengan diturunkannya anggota DPR dari parpol tersebut. "Wewenang MK hanya sebatas memutuskan untuk pembubaran parpol, sedangkan terkait dengan pencopotan anggota parpol yang berada di parlemen atau DPR itu diatur dalam UU Parpol", jawab Usman. Acara diakhiri dengan closing statement dari pemateri,"Semoga dari adik2 mahasiswa yang ikut dalam acara ini, nantinya ada yang bisa menggantikan kami menjadi hakim MK, jadi belajarlah dengan benar". rez

KPU Kota Kediri - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menyerahkan Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/12/2021).Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2022, oleh Gubernur Jatim tersebut diberikan kepada Perwakilan Satuan Kerja di Provinsi Jatim untuk DIPA 2022 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 diserahkan kepada 38 Bupati/Walikota se - Jawa Timur. Dalam sambutan pengarahannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh Kepala Daerah Kab/Kota di Jatim dan juga seluruh Satker yang menerima DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2022, agar segera membelanjakan anggaran tersebut guna mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Jatim. Mengutip pesan " Bapak Presiden yang disampaikan kepada Gubernur dan seluruh Kepala Daerah terkait penggunaan DIPA dan TKDD, agar pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat,"."Percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan TKDD diberikan. Anggaran belanja tidak boleh menumpuk di perbankan", demikian pesannya. Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, alokasi DIPA dan TKDD tahun 2022 merupakan stimulus dari pusat yang merupakan instrumen penting maka dalam pelaksanaannya agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, demikian ungkapnya. Untuk diketahui, KPU Kota Kediri dalam hal ini diwakili oleh Suroto Sekretaris KPU Kota Kediri turut hadir dalam acara tersebut secara daring. srt

KPU Kota Kediri - Di penghujung tahun 2021 , KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan bimbingan teknis penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur tanggal 8 dan 10 Desember 2021 dengan mengundang Ketua, Sekretaris, Anggota KPU Divisi Rendatin dan Sub Koordinator Progda. Dengan menghadirkan pemateri dari Auditor Trainer Ika Gunawan , S.ST , M.E, AK, CA., CRP, Bimtek SAKIP dilaksankan selama 2 hari (Rabu dan Jumat) pukul 13.00. Dalam penyampaian materinya, Ika menegaskan bahwa Renstra adalah penjabaran dari visi dan misi suatu lembaga maka bila satu visi berubah akan berubahlah seluruh indikator kinerja suatu lembaga dan juga sebaliknya bila visi tidak berubah maka tidak akan berubah pula indikator kinerja suatu lembaga. Turut hadir dalam Bimtek tersebut Kabiro Perencanaan KPU RI Suryadi yang ikut memberikan gambaran mengenai rencana kerja KPU RI di Tahun 2022. "Karena April 2022 sudah memasuki tahapan Pemilu serentak 2024 KPU RI tengah mendiskusikan dengan kementrian keuangan terkait anggaran yang akan diturunkan kepada KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota, maka sabar dulu untuk menunggu juknis lebih lanjut," ungkapnya. Nanik karsini selaku Sekretaris KPU Prop, KPU Jatim berharap adanya perbaikan nilai SAKIP KPU Prop dengan seluruh KPU Kab/Kota sehingga bisa mendorong kinerja yang lebih baik lagi. adk

KPU Kota Kediri - Di penghujung tahun 2021 , KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan bimbingan teknis penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur tanggal 8 dan 10 Desember 2021 dengan mengundang Ketua, Sekretaris, Anggota KPU Divisi Rendatin dan Sub Koordinator Progda. Dengan menghadirkan pemateri dari Auditor Trainer Ika Gunawan , S.ST , M.E, AK, CA., CRP, Bimtek SAKIP dilaksankan selama 2 hari (Rabu dan Jumat) pukul 13.00. Dalam penyampaian materinya, Ika menegaskan bahwa Renstra adalah penjabaran dari visi dan misi suatu lembaga maka bila satu visi berubah akan berubahlah seluruh indikator kinerja suatu lembaga dan juga sebaliknya bila visi tidak berubah maka tidak akan berubah pula indikator kinerja suatu lembaga. Turut hadir dalam Bimtek tersebut Kabiro Perencanaan KPU RI Suryadi yang ikut memberikan gambaran mengenai rencana kerja KPU RI di Tahun 2022. "Karena April 2022 sudah memasuki tahapan Pemilu serentak 2024 KPU RI tengah mendiskusikan dengan kementrian keuangan terkait anggaran yang akan diturunkan kepada KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota, maka sabar dulu untuk menunggu juknis lebih lanjut," ungkapnya. Nanik karsini selaku Sekretaris KPU Prop, KPU Jatim berharap adanya perbaikan nilai SAKIP KPU Prop dengan seluruh KPU Kab/Kota sehingga bisa mendorong kinerja yang lebih baik lagi. adk