Berita Terkini

Kediri, kota-kediri.kpu.go.id –  Anggota KPU Kota Kediri Roihatul Jannah (Icha) menghadiri undangan dari Polresta Kediri dengan Rangkaian Apel Gelar Pasukan Deklarasi Damai dan Sispamkota di Halaman Kantor Walikota Kediri, Kamis (15/8). Kegiatan tersebut dalam rangka Operasi Mantap Praja Semeru 2024 untuk pengamanan Pilkada Serentak di Kota Kediri. PJ Walikota Kediri Zanariah berpesan untuk menjaga solidaritas dan sinergitas semua lembaga, dan netralitas serta profesional kepada kepolisan. KPU Kota Kediri berkesempatan menandatangani Deklarasi Damai bersama bawaslu serta undangan lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengamanan menjelang dan usai pada hari pemungutan. Turut hadir sekretariat dan PPK dalam kegiatan Apel

Kediri, kota-kediri.kpu.go.id –  Roihatul Jannah Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Kediri mengahdiri undangan dari Polres Kediri Kota dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral OPS Mantap Praja Kediri Kota. Bertempat di Ruang Pertemuan Polres Kediri Kota pada hari Selasa (13/8). Dalam kesempatan tersebut Icha (nama sapaan) mengharapkan koordinasi antar Lembaga dalam hal pengamanan pada gelaran Pilkada Serentak 2024. “KPU Kota Kediri mengharapkan saling koordinasi terhadap Lembaga atau pihak, terutama dalam pengamanan di PIlkada Serentak 2024,” ujar Icha. Selanjutnya Icha menyampaikan terkiat kondisi Tahapan yang sedang berlangsung dan yang akan datang di Pilkada. Terkait DPS di Kota Kediri yang sudah ditetapkan sebanyak 222.596 pemilih dan 404 TPS. Proses tahapan yang akan datang ialah Pencalonan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Pendaftaran Pasangan Calon di Kota Kediri hanya dengan cara melalui Parpol, sebagaimana diketahui Pendaftaran Perseorangan tidak memenuhi Syarat Dukungan. Dari pihak Polres juga mengharapkan dengan adanya rakor ini, dapat terjalinnya sinergitas dan solidaritas antar Lembaga selama Tahapan Pilkada berlangsung. Turut hadir Dandim, Sekda, dan tamu undangan lainnya.sis

Kediri, kota-kediri.kpu.go.id –  KPU Kota Kediri telah menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada Serentak 2024, pada Minggu (11/8) bertempat di Grand Surya Hotel Kediri. Mengundang forkopimda, Camat se-Kota Kediri, Parpol, dan PPK se-Kota Kediri. Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan  paska penetapan DPS. “Kami harap kepada semua pihak atau masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan dan tanggapan terkait daftar pemilih sementara yang telah kami tetapkan,” jelas Reza. Selanjutnya bersama anggota komisoner lainnya Reza membuka rapat pleno terbuka. Anggota KPU Kota Kediri Nia Sari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi membacakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pilkada Serentak 2024. Hasil rekapitulasi DPS, KPU Kota Kediri menetapkan 222.596 pemilih dengan rincian 108.616 laki-laki dan 113.980 perempuan. Jumlah TPS di Kota Kediri sebanyak 404 yang tersebar di 46 kelurahan. Kemudian berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dibacakan oleh Ketua KPU dan ditanda tangani oleh seluruh komisioner KPU Kota Kediri. Turut hadir sekretariat KPU Kota Kediri.sis

Kediri, kota-kediri.kpu.go.id – KPU Kota Kediri gelar Sosialisasi Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) dalam rangka penyusunan visi misi program Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 pada Sabtu (9/8). Dibuka oleh Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian menyampaikan Tahapan Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri  yang akan berlangsung pada tanggal 27- 29 Agustus 2024. Sosialisasi digelar dengan model diskusi yang dimoderatori oleh Adib Zaimatu Sofi divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Kediri. Pemateri pertama dari Bappeda  Heri Krismono Sekretaris Bappeda Kota Kediri menyampaikan RPJPD di breakdown menjadi Teknokratik RPJMD  dimana didalamnya bisa dijadikan panduan bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam menyusun visi misi dan Programnya. "Kota Kediri mendapatkan branding Kota Bahagia karena berdasarkan survey BPS rata rata usia orang Kediri bisa mencapai 74 Tahun artinya jangka hidupnya lama," demikian terangnya. “Setelah Calon Walikota dan Walikota nanti resmi terpilih dan dilantik, baru disusunlah RPJMD 2025-2029 yang kemudian disusun Rencana Strategis dalam pencapaiannya.” lanjutnya kemudian. Materi kedua disampaikan oleh Suparno , bahwa berdasarkan PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Visi Misi Paslon harus sesuai dengan RPJPD Kota Kedir. “RPJPD Kota Kediri ini mengacu pada RPJ Nasional. Isu Isu strategis : Kemiskinan, stabilitas ekonomi, perlindungan perempuan dan anak,perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bisa dijadikan acuan bagi Paslon. Materi Ketiga Hartono Bawaslu Kota Kediri menjelaskan bahwa Tahapan Pencalonan saat ini adalah dari partai politik atau gabungan partai politik. hartono mengharapkan Partai politik mempedomani betul PKPU 8 tahun 2024. “ Bawaslu akan mengawal terus proses pencalonan ini supaya berjalan sesuai dengan peraturan.” Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Forkopimda, Ormas Kota Kediri, Partai Politik Se Kota Kediri dan dinas instansi terkait.nhi

Kediri, kota-kediri.kpu.go.id – Penggunaan anggaran Badan Adhoc harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian yang disampaikan oleh Reza Cristian Ketua KPU Kota Kediri dalam pembukaan Bimbingan Teknis Penatakelolaan Keuangan Badan Adhoc se-Kota Kediri pada Jum’at (26/7) di Hotel Lotus Garden. Mengundang Ketua, Sekretaris, dan Staf Pengelola Keuangan PPK dan PPS se-Kota Kediri Reza mengingatkan kepada peserta untuk hindari anggaran yang bersifat fiktif, hal ini laporan keuangan agar dapat dipertanggung jawabkan. Pada kesempatan yang sama anggota KPU Kota Kediri Divisi Teknis Penyelenggaraan Adib Zaimatu Sofi, mengarahkan terkait penertiban dalam penyusunan laporan SPJ yang diserahkan kepada KPU melalui PPK. Kemudian Nia Sari anggota KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan Data, dan Informasi menyampaikan terkait TPS di Kota Kediri terdapat 401 TPS Reguler dalam Pilkada Serentak 2024. Lalu setelah kegiatan coklit selesai Nia mengingatkan kepada PPS untuk melakukan tetap pencermatan data pemilih dalam persiapan rapat pleno DPS yang akan dilaksanakan di tingkat kelurahan. Komisioner KPU Kota Kediri Roihatul Janah Divisi Sosdiklih Parmas menyampaikan informasi bahwa KPU akan dilaksanakan Kirab Maskot Pilkada pada bulan September mendatang.  Sebelum berlanjut ke materi, Sekretaris KPU Kota Kediri Fany Wijayanto menegaskan kepada sekretariat Badn Adhoc untuk honor Pantarlih harus sudah dibagikan setelah pembubaran pada tanggal 25 Juli 2024 hingga dua hari setelah pembubaran. Materi Bimtek ini dimoderator oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Ermawanto dengan narasumber dari Kejakasaan Negeri Kota Kediri Novan Sofyan, SH, M.H dan Wahyu Wasono D.A.S.H., M.H. Kemudian dilanjutkan materi terkait Juknis dari PPKom KPU Kota Kediri Muhammad Imam Subhki. Setelah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan KPU Kota Kediri, diharapkan Pengelola Keuangan baik Sekretaris dan Staf Penata Keuangan untuk saling koordinasi dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Hal itu juga dapat membantu dalam pelaporan keuangan di Tingkat KPU. Selain itu baik PPK/PPS dan Sekretariat agar memahami betul Juknis yang berlaku. Turut hadir Sekretariat KPU Kota Kediri beserta awak media yang hadir pada kegiatan tersebut.sis

Kediri, kota-kediri.kpu.go.id – Nia Sari Anggota KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi menghadiri dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Kediri bersama DKPM – EKM PSDKU UB Kediri pada Kamis (25/7), bertempat di Gedung Kelurahan Bujel Kota Kediri. Dalam penyampaian materi Sosialisasi, Nia Sari menekankan peran pemuda dalam sebuah Pesta Demokrasi untuk berpartisipasi secara aktif dengan datang ke TPS. “Banyaknya kehadiran Pemilih pada saat pencoblosan di TPS dapat menambah legitimasi pemimpin yang terpilih, oleh karena itu dibutuhkan peran besar dari masyarakat salah satunya pemuda”, jelas Nia. Nia Sari menambahkan Ketentuan-ketentuan yang harus ada pada Pesta Demokrasi diantaranya Hukum/ Regulasi Penyelenggara yang jelas, Kesetaraan Hak warga baik Pemilih maupun peserta, terakhir proses demokrasi tanpa kekerasan. “Tanpa kekerasan dan partisipasi masyarakat harus seimbang, merupakan salah satu faktor legistimasi Pemimpin yang terpilih nantinya,” tambah Nia. Sosialisasi yang dikemas dengan diskusi berlangsung secara interaktif dan menarik. Peserta mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penyelengaraan Pilkada Serentak 2024.sis