Berita Terkini

KPU Kota Kediri - KAmis (23/12), Sekretaris bersama Kasubbag dan Sub koordinator memastikan kembali draf Laporan SPIP. Bertempat di Ruang RPP Kilisuci, Suroto kembali mengecek uraian resiko kegiatan yang terdapat dalam laporan SPIP. Diawali dengan masing masing su bagian menerangkan Kegiatan dan resiko kemungkinan kemudian dilanjutkan dengan membahasan 10 rangking resiko kemungkinan secara keseluruhan di KPU Kota Kediri. Suroto dalam kegiatan ini berharapa agar draf laporan ini nantinya sudah benar benar siap ketika akan disampaikan kepada jajaran komisioner dan disetujui.

KPU Kota Kediri - Kamis (23/12) KPU Kota Kediri kedatangan tamu Komisi Pemilu Raya Mahasiswa atauu disebut KPRM dari UNP Kediri. Rombongan yang terdiri dari 10 orang tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Kediri(Pusporini Endah Palupi), divisi Perencanaan Data dan Informasi (Nasrudin) dan divisi SDM Sosdiklih Parmas (Moch. Wahyudi) di ruang RPP Kilisuci. Neneng Nikmatul Zahro Ketua KPRM UNP Kediri menyampaikan tujuan kedatangan ke KPU Kota Kediri selain untuk bersilaturahmi juga untuk menggali informasi sebanyak banyaknya mengenai kepemiluan. "Kami ingin menggali informasi mengenai pelaksanaan pemilu yang benar sebagai bekal pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa nanti," ungkap Neneng. Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kota kediri, Moch Wahyudi berbagi pengalaman pemilu dan pemilihan yang selama ini pernah dijalani. Mulai dari persiapan sebelum tahapan, anggaran, perencanaan sampai menjelang hari H. "Intinya rencanakan Pemilu dan pemilihan dengan baik, laksanakan dengan penuh tanggung jawab." tegas Wahyudi. Ditambahkan oleh Pusporini bahwa sebagai penyelenggara kunci utamanya adalah integritas, memegang teguh aturan yang berlaku. "Dilaksanakan saja sesuai aturan yang ada, sudah itu pasti Pemilu nanti sukses," imbuhnya. Selain itu Nasrudin divisi perencanaan data dan informasi juga menyinggung tentang program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang selama ini digelutinya. Nasrudin mengaku sangat senang apabila kalangan mahasiswa bisa turut berperan aktif dalam program ini dengan melaporkan kepada KPU Kota Kediri mengenai perubahan data seperti kematian, perpindahan penduduk, usia 17 th yang ada disekitar lingkungannya. Dalam sesi diskusi yang bergulir cukup hangat tersebut banyak pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Diantaranya adalah mengenai pemilu di masa pandemi, kemungkinan adanya e voting sampai apa itu calon tunggal dan bagaimana model surat suaranya. Dipenghujung acara, Pusporini menyampaikan harapannya agar para mahasiswa bisa lebih berperan aktif dalam proses pemilu dan pemilihan. bahkan bisa terlobat langsung sebagai penyelenggara di tingkat TPS, Kelurahan ataupun kecamatan nantinya. nhi

KPU Kota Kediri - Selasa (26/10 ), KPU Kota Kediri mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Tata cara Pengisian LKE dan mekanisme Pelaksanaan ZI yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota. Acara dibukan oleh sekretaris KPU Prov Jatim Nanik Karsini pada pukul 10.10 Wib. Turut hadir dan juga membuka acara tersebut Choirul Anam Ketua KPU Prov Jatim dan Arbayanto Divisi Hukum dan Pengawasan untuk memberikan sambutan. Sebagai narasumber adalah dari Inspektorat KPU RI yaitu Irwan Katili serta Morgan Dhuanovawati . Dalam penjelasannya, Morgan Dhuanovawati menerangkan bahwa Zona integritas ( ZI ) bukan Administratif tetapi Implementasi sehari-hari. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dimana yang dimaksud dengan WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tingkatan diatas WBK adalah WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik . Acara dilanjukan dengan Praktek pengisian LKE yang dibimbing oleh Irwan Katili dan diakhiri pada pukul 12.52 Wib. Hen

KPU Kota Kediri - Jumat 24/12, bertempat di Ruang RPP Kilisuci Seluruh warga KPU Kota Kediri mengikuti Sinau Bareng dengan tema Sosialisasi PKPU 2 Tahun 2021. Acara dibuka Pukul 09.40 Wib oleh Ketua KPU Puspo Rini Endah Palupi, dalam sambutanya beliau mengatakan bahwa Sinau bareng PKPU 2 ini telah di programkan beberapakali namun gagal dilakukan karena berbenturan dengan undangan Zoom Meeting baik dari KPU RI maupun KPU Prov, karena dipandang penting untuk dilakukan sinau barneng PKPU 2 maka harapnya seluruh Subbag bisa menyesuaikan. Untuk selanjutnya pembahasan dilakukan oleh divisi Hukum dan Pengawasan Reza cristian selaku Narasumber .Dalam paparanya Reza menyampaikan materi: PKPU 2 Tahun 2021 sebagai pengganti PKPU 17 Tahun 2015; khususnya terkait Teknis pembuatan naskah dinas.Contoh-contoh format naskah dinas,Penomoran naskah dinas ada perubahan dari sebelumnya. Kemudian dilakukandiskusi sekaligus evaluasi dari masing- masing subbagian apakah penulisan tata naskah dinas sudah sesuai dengan PKPU 2 Tahun 2021 jika belum maka perlu disesuaikan sehingga dengan telah disosialisasikanya PKPU 2 ini maka tidak lagi ditemukan kesalahan- kesalahan. Acara ditutup pada pukul 11.00 Wib dan masih akan dilanjutkan pembahsan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. hn

KPU Kota Kediri - Menyadari pentingnya kerjasama dan komunikasi antara penyelenggara dan peserta Pemilu, KPU Kota Kediri melakukan kunjungan/silaturahmi ke partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Kediri. Jadwal hari ini Kamis (4/11) kunjungan dilakukan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Kediri. Bertempat di Jl. Sersan Suharmaji Kota Kediri, kedatangan KPU Kota Kediri disambut hangat oleh Pengurus inti PPP (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Dalam sambutannya, Ahmad Zaid (Ketua PPP Kota Kediri) mengaku senang atas kedatangan rombongan KPU Kota Kediri. Zaid menceritakan bahwa dengan kedatangan KPU Kota Kediri ini harapannya komunikasi dan kerjasama akan terus terjalin. Disinggung pula bahwa PPP Kota Kediri sudah waktunya ganti kepengurusan. "Dalam waktu dekat ini akan ada muscab, kemungkinan bulan Desember sudah terbentuk pengurus PPP Kota Kediri yang baru," jelas Zaid. Pusporini endah Palupi (Ketua KPU Kota Kediri) meminta apabila nanti ada pergantian pengurus, KPU Kota Kediri supaya diberikan tembusan salinan SK Kepengurusan yang baru. "Supaya nanti kita bisa update info kepengurusan parpol," sambungnya. Seperti pada kunjungan ke partai politik sebelumnya, setelah masing masing divisi menjelaskan tentang kegiatan dan persiapan pemilu 2024, KPU kota Kediri mempersilahkan partai politik untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun kritikan terhadap kinerja KPU selama ini. Menanggapi hal tersebut, Farid Rizal (Sekretaris PPP Kota Kediri) mempertanyakan kebenaran isu pemecahan dapil karena pertambahan jumlah pemilih di Kota Kediri. Dijawab langsung oleh Nia Sari bahwa hal tersebut tergantung nanti bagaimana perkembangan terakhir kondisi pemilih di Kota Kediri, "Kami belum bisa memastikan, ditunggu saja, nanti pasti akan dilakukan koordinasi dengan partai politik. Menutup acara, Pusporini berharap PPP akan lebih siap dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. "Mohon untuk dipersiapkan segala sesuatunya, baik kantor, keanggotaan maupun keterwakilan perempuan. KPU siap membantu terkait informasi yang dibutuhkan oleh PPP, Kita terbuka," nels

KPU Kota Kediri - Setjen Wantannas( dewan ketahanan nasional) Republik Indonesia, Selasa (26 /10) mengundang KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri untuk berdiskusi mengenai persiapan pelaksanaan perhelatan akbar pemilu dan pemilihan 2024 nanti di Ruang Joyoboyo Kota Kediri. Hadir dalam undangan tersebut Ketua beserta anggota KPU Kota Kediri dan Sekretaris KPU Kota Kediri. Agenda acara yang dibuka oleh Kepala Kesbangpol Kota Kediri tersebut adalah dengar pendapat mengenai persiapan pemilu dan pemilihan 2024 dari KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara. Diawali Setjen Wantannas dalam hal ini Deputi Politik dan Strategi Brigjen Pol Drs.  Ismail Bafadal  MH yang memperkenalkan rombongan dan tugas dari Wantannas serta tujuan kedatangan ke Kota Kediri. “Tugas kami disini adalah mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dalam persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang kemudian kami rekomendasikan kepada Presiden,” terang Ismail. Ismail menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara adalah hal penting yang perlu dijaring dan ditemukan solusinya sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pusporini Endah Palupi dalam diskusi menyampaikan bahwa dalam rangka mempersiapkan pemilu dan pemilihan 2024, baik KPU RI maupun KPU Provinsi Jatim terutama dalam peningkatan sumber daya manusia telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai webinar peingkatan kapasitas lembaga dan SDM, Sharing Knowledge antar KPU Kab/Kota, serta program rutin kelas teknis menyongsong pemilu 2024, “Dan KPU Kota Kediri aktif mrngikuti kegiatan tersebut,” imbuh Puspo. Ditambahkan pula bahwa persoalan yang dihadapi adalah selain kekurangan jumlah personil di intern KPU Kota Kediri juga adalah tentang regulasi yang menaungi keselamatan kerja badan adhoc, serta peningkatan beban kerja dari badan adhoc bisa diimbangi dengan kenaikan honorariumnya. “Minimal sesuai UMR karena seperti KPPS dengan masa 1 bulan harus bekerja ekstra.” Sementara itu dalam hal pengawasan, Bawaslu menjelaskan permasalahan utama dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan adalah diperlukan integrasi regulasi pemilu dan pemilihan sehingga tidak ambigu dan masa kampanye yang cukup panjang sehingga rentang waktu pengawasan pelaksanaan kampanye sangat panjang. “Kami berharap ada peninjauan kembali regulasi pelaksanaan kampanye, serta persyaratan usia minimal saksi menjadi 17 th agar lebih mudah dalam perekrutan,” harap Mansur,ST Ketua Bawaslu Kota Kediri. Diskusi tersebut juga menyinggung mengenai penggunaan teknologi informasi serta media sosial dalam menyasar pemilih milenial dan gen Z. “KPU dalam program pendidikan pemilih serta sosialisasi pemilu dan pemilihan selama ini telah menggunakan media sosial dan website, apalagi dimasa pandemic ini, dan hal tersebut dipantau oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jatim melalui pelaporan jumlah konten yang diunggah tiap bulannya,” papar Wahyudi divisi SDM dan Parmas KPU Kota Kediri. Menutup diskusi ,Ismail berharap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti bisa berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. nels