Berita Terkini

Kamis (27/10) KPU Kota Kediri menghadiri acara Rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) KPU Tahun Anggaran 2023. Rapat yang dihadiri oleh Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi serta Operator SAKTI User Revisi Anggaran se-Indonesia tersebut dilaksanakan secara luring di Pullman Jakarta Central Park Hotel selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Suryadi memberikan arahan kepada peserta secara daring melalui zoom meeting. Suryadi menyampaikan agar KPU Provinsi dapat mendukung KPU Kab./Kota, apabila mengalami kesulitan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tahapan. Dalam rapat ini juga digelar diskusi panel hingga penyusunan RKA Tahun 2023 pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) oleh seluruh satker se-Indonesia. Plh. Sekretaris Jenderal Purwoto Ruslan Hidayat menekankan pentingnya bagian perencanaan dimana harus bisa mengatur dengan baik anggaran, mengingat pemilu sudah di depan mata dan tahapan yang tengah berlangsung dalam penutupan rangkaian acar tersebut pada hari Jumat (28/10). Turut hadir sebagai narasumber dari Biro Keuangan dan BMN, Inspektorat Utama, dan Biro Perencanaan dan Organisasi, dan peserta rapat Kasubag Perencanaan dan operator SAKTI KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/ Kota se-Indonesia. (DN)

Minggu (30/10) KPU Kota Kediri menghadiri acara Focus Group Discussion Pemetaan TPS Khusus untuk Pemilu 2024. Rapat yang dihadiri oleh Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi serta Operator Sidalih se-Jawa Timur tersebut dilaksanakan secara luring di Grand Mercure Hotel Kota Malang selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Choirul Anam selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan wadah penting dalam melayani pemilih di tempat khusus seperti Lapas, Rutan, Ponpes, dsb. untuk menggunakan hak pilihnya. “Saya berharap seluruh Kab./Kota dapat menyampaikan beberapa hambatan yang telah dihadapi serta rencana yang akan dilakukan dalam menentukan TPS Khusus ini”, pungkasnya dalam pembukaan acara. Selain itu, Miftakur Rozaq menambahkan, bahwa terdapat 4 (empat) faktor terhadap pentingnya pemutakhiran daftar pemilih sesuai PKPU 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih, pertama menjaga hak konstitusi masyarakat, kedua pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan terpanjang kurang lebih 8 bulan yang dimulai dari 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023, ketiga akurasi data pemilih berimplikasi pada tahapan selanjutnya seperti kebutuhan logistik, keempat kegiatan mutarlih seringkali menjadi obyek sengketa. Selanjutnya, Nurul amalia selaku Anggota Divisi Rendatin KPU Provinsi Jatim menyampaikan bahwa dalam masa tahapan ini diharapkan seluruh Kab./Kota dapat segera memetakan TPS Khusus. Dengan langkah awal melakukan koordinasi kepada instansi/lembaga terkait. Selain itu, turut hadir juga Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Mudji Santoso dan Perwakilan Kemenhumham Kanwil Jatim, Aji. Idham Kholiq selaku Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu juga hadir dalam acara penutupan pada hari Senin, beliau berharap agar Pemilu 2024 nanti dapat menjadi batu loncatan di Indonesia khususnya dalam peningkatan politik melalui demokrasi yang sehat. (DN)

kota-kediri.kpu.go.id - Selasa (25/10), Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  lakukan sinau bareng disela- sela kesibukan kegiatan verifikasi Faktual keanggotaan partai Politik. Kali ini yang dibahas adalah PKPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Sebagai salah satu komitmen dalam menjalankan sebuah pekerjaan dan sekaligus sebagai bentuk dari pelaksanaan perencanaan kegiatan yang telah disusun oleh Subbag Hukum dan SDM maka tidak boleh mengesampingkan pekerjaan pokok dengan Tahapan Pemilu 2024  sehingga harus berjalan beriringan dan harus terlaksana seluruhnya. Acara yang di Narasumberi oleh Nia Sari selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu tersebut diikuti oleh komisioner, sekretaris  dan seluruh PNS serta PPNPN. Dalam sesi diskusi, Nia menjelaskan bahwa ada 7 prinsip atau komponen yang harus diperhatikan dalam pembentukan dapil sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yaitu: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan. HN  

kota-kediri.kpu.go.id - Kontingen KPU Provinsi Jawa Timur menyabet juara 1 Pilihan Penonton dalam Lenggang Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh KPU RI di Kendari Sulawesi Tenggara. Dalam acara yang digelar dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc dan Peluncuran SIAKBA dan SIMPEG ini, diawali dengan kegiatan Jalan Sehat pada Jumat (21/10) di Area Taman Tugu Persatuan MTQ Kendari. Kemudian padaa siang hingga petang dilanjutkan dengan kegiatan Pagelaran Budaya Nusantara dengan menampilkan pakaian adat dari masing-masing Provinsi. KPU Provinsi Jawa Timur menampilkan pakaian adat Osing Banyuwangi.  Kontingen KPU Provinsi Jawa Timur menyabet juara 1 Kategori Pilihan Penonton setelah mendapat 1.534 pilihan dari penonton. Kemudian disusul KPU Provinsi Sulawesi Selatam yang mendapatkan 1.106 dan KPU Provinsi Lampung sebanyak 730 pilihan dari penonton.  Kontingen KPU Provinsi Jawa Timur juga menjadi kontingen paling riuh dengan yel-yel yang terus digemakan oleh rombongannya. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Rohani yang memimpin kontingen ini menyatakan sangat gembira dengan raihan ini. "Namun yang lebih terpenting, ini bisa menjadi semangat bagi jajaran KPU Provins dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk menyiapkan pembentukan badan ad hoc yang berkualitas untuk menyukseskan Pemilu 2024" Tuturnya. im

kpu-kedirikota.go.id. Jum’at(21/10) KPU Kediri Kota menyapa Warga Desa Kelurahan Pojok dalam kegiatan pendidikan pemilih. Acara dipimpin oleh Pusporini Endah Palupi selaku Ketua KPU Kota kediri. Ketua KPU Kota Kediri menyampaikan beberapa hal  terkait upaya meningkatkan ilmu dan pengetahuan dalam demokrasi serta Kepemiluan. Adapun paparan yang disampaikan, diantaranya Demokrasi dan Kepemiluan, pentingnya Pemilu dan Pemilihan, syarat menjadi pemilih, langkah menjadi pemilih dan syarat jika berkeinginan menjadi calon anggota DPR maupun DPRD. Tahapan pemilu serentak telah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2022. Adapun pendaftaran Legislatif akan di langsungkan pada Bulan April tahun 2023, sedangkan untuk masa kampanye dibatasi selama 75 hari. Pusporini juga mengabarkan mengenai perekrutan badan adhoc yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pusporini mengharapkan warga Pojok turut mendaftar baik PPK, PPS maupun KPPS nanti. "Salah satu wujud peduli pada Pemilu selain memastikan terdaftar dalam data pemilih dan datang ke TPS nanti juga turut menjadi bagian penyelenggara," demikian terangnya. fanest- pkl

kota- kediri.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan peluncuran Siakba dan Simpeg KPU di Kendari pada 19-22 Oktober 2022 . Setelah pada 19 dan 20 Oktober peserta dihadapkan pada materi yang cukup padat, pada hari ketiga yaitu 21 Oktober mengikuti acara yang lebih santai. Pada pagi hari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama jajaran Anggota KPU RI dan Sekertariat Jendral KPU RI, juga peserta yang meliputi Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota Divisi Sosdiklih dan SDM, juga seluruh operator Siakba se- Indonesia. Jalan sehat ini diharapkan menggugah semangat penyelenggara untuk tetap menjaga kondisi kesehatan demi sukses penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain jalan sehat, juga diadakan pagelaran Lenggang Budaya Kepemiluan yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari tiap Provinsi. Pagelaran Budaya ini sebagai simbol Demokrasi Indonesia yang sangat membudaya di masyarakat Indonesia.  Dari Jawa Timur, menampilkan pakaian adat Osing Banyuwangi. Perpaduan kegiatan Jalan Sehat dan Lenggang Budaya Indonesia ini sebagai simbol KPU senantiasa mempersiapkan personil yang sehat untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang diikuti secara serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya, namun untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. im