Berita Terkini

kota-Kediri.kpu.go.id  - KPU Kota Kediri akan melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan parpol di Kota Kediri pada 16-17 Oktober 2022. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan KPU Kota Kediri dengan delapan pengurus partai politik non Parlemen yang telah lolos verifikasi administrasi sebelumnya. Kedelapan partai tersebut adalah Perindo, Partai Ummat, PSI, PBB, PKN, Partai Garuda Partai Gelora dan Partai Hanura. Dalam rakor ini, Partai dihimbau untuk menghadirkan kepengurusannya di kantor DPC masing-masing, dan KPU akan menyambangi. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan kepengurusannya, juga melakukan verifikasi keberadaan kantor mereka. Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi berharap parpol siap dengan verifikasi ini supaya memenuhi syarat sebagai partai politik. "Terkait kepengurusannya, partai politik selain diverifikasi nama-nama pengurusnya, juga akan kita verifikasi persentase keterwakilan perempuan dalam kepengurusan" Jelasnya kepada para LO partai yang hadir dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan pada Sabtu malam (15/10) di RPP Kilisuci KPU Kota Kediri.  Selain melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, KPU Kota Kediri juga akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sampai dengan 4 November 2022. Petugas verifikasi akan melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah anggota partai politik yang terdaftar di Sipol. Dalam verifikasi faktual ini, nantinya akan diketahui apakah nama-nama anggota yang didaftarkan partai benar-benar anggota partai atau bukan.  Nia Sari divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan informasi bahwa selama verifikasi baik kepengurusan maupun keanggotaan, verifikator akan berhububngan dengan LO Parpol, sehingga diharapkan LO standby jika sewaktu waktu dibutuhkan kehadirannya oleh KPU. "Kita (verifikator KPU Kota Kediri) a kan menjalankan proses verifikasi ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI.im

kota-kediri.kpu.go.id - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Sabtu (15/10). Kegiatan dibuka pada pukul 13:20 WIB, yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretariat KPU Kota Kediri dan mengundang Kesbangpol Kota Kediri. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi, memberikan arahan kepada seluruh verifikator agar mempersiapkan diri ketika turun lapangan yang dilakukan mulai pada tanggal 16 Oktober 2022. Pusporini menyampaikan perlengkapan yang harus dibawa ketika melakukan verifikasi faktual seperti surat tugas, ID Card pribadi, lembar kerja verifikasi faktual, dan perlengkapan lainnya, baik perlengkapan pada verifikasi faktual, ataupun perlengkapan pribadi. “Karena kondisi dan situasi tempat yang akan diverifikasi ada beberapa tidak bisa dilewati menggunakan roda empat maka dari itu para verifikator dimohon untuk menggunakan kendaraan roda dua saja dan jangan lupa membawa jas hujan.” Tuturnya. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Nia Sari, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, menyampaikan arahan dan informasi terkait proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan pada Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Nia menegaskan bahwa Verifikasi Faktual Kepengurusan dilakukan untuk membuktikan kecocokan data kepengurusan, keterwakilan 30% dan  domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik. Pada proses Verifikasi Faktual Keanggotaan, dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik, apakah sesuai dengan yang diunggah di SIPOL atau tidak. Diakhir Nia menjelaskan kriteria pemberian status pada anggota yang telah diverifikasi.FN-pkl

kota-kediri.kpu.go.id– KPU Kota Kediri pada Kamis 13 Oktober 2022 menggelar Rapat koordinasi evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2022 bersama sejumlah dinas serta instansi pemerintah kota Kediri dan jajaran stakeholder terkait. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Kediri bersama anggota  KPU Kota Kediri lainnya. Nasrudin selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Kediri yang menggawangi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyampaikan bahwa sesuai tahapan Pemilu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan KPU Kota Kediri akan segera berakhir pada 14 Oktober 2022 dilanjutkan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (PDP). Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap. Nasrudin mengukapkan ”Pada proses PDP akan dilakukan pencocokan dan penelitian langsung ke masyarakat.” "Diharapkan masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pemutakhiran daftar pemilih yang akan kita lakukan melalui tim(KPU Kota Kediri). Jadi ketika ada tim ke masing-masing RT atau lingkungan, masyarakat juga proaktif untuk ikut memberikan informasi terkait dengan datanya," imbuhnya. Diketahui KPU Kota Kediri terakhir melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada bulan September lalu, Adapun data yang sudah diproses oleh KPU Kota Kediri sejumlah 24.461 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan 22.883 pemilih baru. “Banyaknya jumlah TMS akibat pindah, meninggal dunia, ganda, tidak dikenal, masuk menjadi anggota taruna-taruni.” Tambah nasrudin. Berdasarkan PDPB sampai September, Kecamatan Mojoroto tercatat masih dengan pemilih terbanyak, dengan total 76.638 pemilih. Kemudian Kecamatan Kota sebanyak 61.945 pemilih dan Kecamatan Pesantren sebanyak 61.689 pemilih. Tercatat data menurut jenis kelamin, pemilih perempuan masih mendominasi dengan sejumlah 102.743 orang pemilih dan pria sejumlah 97.529 orang pemilih. Total jumlah pemilih di Kota Kediri menyentuh angka 200.272 orang dilansir berdasarkan PDPB di Kota Kediri terakhir bulan September lalu. Himbauan terhadap masyarakat untuk memastikan datanya telah termasuk sebagai daftar pemilih dengan mengunjungi laman  lindungi hakmu.kpu.go.id yang telah disediakan. Nest- pkl

kota-kediri.kpu.go.id -  KPU Kota Kediri mengundang sejumlah dinas/instansi pemerintah kota Kediri dan Parpol (Ketua dan LO) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada Senin (10/10). Dalam sambutannya Puspo menyampaikan rangkaian tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Kediri, "Pada masa verifikasi administrasi KPU Kota Kediri menerima data keanggotaan dari 20 partai politik. Kemudian yang mengirimkan perbaikan pada masa verifikasi administrasi perbaikan ada 17 partai politik,"terangnya. Dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Tahapan Verifikasi Faktual yang disampaikan oleh Nia Sari (divisi Teknis Penyelenggaraan). Verifikasi Faktual akan dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 4 November 2022. " Kami (KPU Kota Kediri) akan secara door to door mengecek/ memverifikasi anggota parpol,memeriksa KTA dan identitas dari anggota bapak/ibu sekalian' terang Nia Sari. Selain Keanggotaan verifikasi Faktual juga dilakukan pada Kepengurusan parpol antara lain Kantor, SK Kepengurusan parpol.  Pada sesi diskusi, Camat Kota Kediri Arief Cholisudin Yuswanto mengaku akan memberikan dukungan penuh terhadap Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 termasuk tahapan verifikasi faktual. "Kami akan meneruskan informasi pelaksanaan verifikasi faktual sampai di tingkat kelurahan,"  kemudian pihaknya menharapkan KPU Kota Kediri dapat mengirimkan surat resmi jadwal tahapan pelaksanaan Verifikasi Faktual kepada pihak Kecamatan yang ditembuskan ke Kelurahan. Kegiatan Rakor ditutup closing statement dari Ketua KPU Kota Kediri yang mengharapkan peran aktif dari stakeholder dan parpol serta bersama sama menjaga Pemilu 2024 dapat berjalan kondusif, aman dan damai. rahma_pkl

kota-kediri.kpu.go.id - Diawali dengan pengarahan umum dari Rochani Komisioner KPU Prov Jatim divisi SDM dan litbang dalam kesempatan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Vermin Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 ( 11-12 Oktober 2022) di Kota Madiun menyampaikan tentang persiapan Pembentukan PPK dan PPS dimulai dengan pengumuman di pertengahan bulan November, langkah awal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA. Dimana pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh pendaftar melalui aplikasi tersebut. Kemudian Disambung dengan Miftakhur Rozaq divisi Perencanaan dan Logistik KPU Prov. Jatim yang berharap hasil dari Rapim terutama sinkronisasi program dan anggaran bisa terealisasi dengan baik.  Rozaq juga menyampaikan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan divisi Perencanaan antara lain bimtek SAKIP, LOGISTIK tentu saja dengan memperhatikan jadwal tahapan pemilu 2024 ditambahkan dengan kegiatan evaluasi dari kegiatan divisi perencanaan yg telah dilaksanakan. Nurul Amalia sesuai dengan divisi yg diampunya yaitu divisi Data dan Informasi menyampaikan secara singkat tahapan DPT. " Cermati kemungkinan adanya TPS dengan kondisi Khusus misalnya lapas, ponpes, daerah pertambangan sehingga diperlukan komunikasi intens dengan lembaga terkait" tegasnya. Disisi lain analisis mengenai kemungkinan adanya permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual diasampaikan oleh Muhammad Arbayanto divisi hukum dan pengawasan. Untuk itu Arbayanto mengharapkan KPU siap dalam segala kemungkinan tersebut serta melaksanakan tahapan drngan mempedomani peraturan/keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian secara berurutan KPU Kab/Kota melakukan pencermatan terhadap hasil vermin keanggotaan perbaikan yang telah dilakukan melalui sipol.  Ditutup dengan pengarahan Nanik karsini sekretaris KPU jatim yang memastikan kebutuhan dan kesiapan dari KPU kab/kota dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual baik dari segi tenaga maupun keuangan kegiatan rakor diakhiri pada pukul 22.00 tepat dimana sebelumnya ditambahkan oleh Insan Qoriawan yang mengingatkan bahwa dengan waktu yang singkat dalam melakukan verfak dengan mengutamakan efektifitas dengan memetakan jumlah yang diverifikasi, jumlah verifikator dan sdm, sebaran.  Hadir dalam kegiatan Rakor yaitu Ketua, Div. SDM parmas, Div. Teknis penyelenggaraan, Sekretaris, Kasubbag Teknis Hubmas dan Operator SIPOL.nhi

kota-kediri.kpu.go.id - Kediri, (10/10) Sekretaris KPU Kota kediri Fany wijayanto melakukan pembinaan SDM bagi PNS dan PPNPN sebagai tindaklanjut dari Perencanaan pada Subbagian hukum dan SDM KPU Kota kediri. Pembinaan tersebut merupakan agenda rutin yang selalu diselenggarakan pada setiap 2 bulan sekali, yang bertujuan untuk Membina sekaligus mengevaluasi terhadap kinerja pada pegawai. Dalam Arahanya Fany Wijayanto menjelaskan bahwa SDM yang ada jangan menjadikan alasan untuk kemudian pekerjaan tidak dapat terselesaikan, tetapi bagaiama caranya agar SDM yang ada ini bisa bekerja maksimal sesuai dengan dateline yang telah ditentukan, maka tentu saja sinergi antar seluruh pegawai selalu dibutuhkan, selain itu koordinasi pada masing-masing personil juga harus intens, hal itu dilakukan untuk menjaga kekompakan.  Selain arahan dari Sekretaris ada masukan-masukan serta saran dari para pegawai yaitu dari para kasubbag dan para staf, diantara terkait dengan peng spj an, untuk meringankan tugas dari bagian keuangan imam subkhi staf pelaksana sekaligus selaku PPK  mempunyai ide yaitu akan dibuatkan sebuah google link untuk membuat spj SPPD sehingga masing-masing pegawai yang melakukan perjadin bisa membuat sendiri kebutuhan untuk kelengkapan spj sehingga meringankan beban dari pengelola keuangn. Hal tersebut juga disambut baik oleh sekretaris.HN