Berita Terkini

kpu-kedirikota.go.id. Jum’at(21/10) KPU Kediri Kota menyapa Warga Desa Kelurahan Pojok dalam kegiatan pendidikan pemilih. Acara dipimpin oleh Pusporini Endah Palupi selaku Ketua KPU Kota kediri. Ketua KPU Kota Kediri menyampaikan beberapa hal  terkait upaya meningkatkan ilmu dan pengetahuan dalam demokrasi serta Kepemiluan. Adapun paparan yang disampaikan, diantaranya Demokrasi dan Kepemiluan, pentingnya Pemilu dan Pemilihan, syarat menjadi pemilih, langkah menjadi pemilih dan syarat jika berkeinginan menjadi calon anggota DPR maupun DPRD. Tahapan pemilu serentak telah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2022. Adapun pendaftaran Legislatif akan di langsungkan pada Bulan April tahun 2023, sedangkan untuk masa kampanye dibatasi selama 75 hari. Pusporini juga mengabarkan mengenai perekrutan badan adhoc yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pusporini mengharapkan warga Pojok turut mendaftar baik PPK, PPS maupun KPPS nanti. "Salah satu wujud peduli pada Pemilu selain memastikan terdaftar dalam data pemilih dan datang ke TPS nanti juga turut menjadi bagian penyelenggara," demikian terangnya. fanest- pkl

kota- kediri.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan peluncuran Siakba dan Simpeg KPU di Kendari pada 19-22 Oktober 2022 . Setelah pada 19 dan 20 Oktober peserta dihadapkan pada materi yang cukup padat, pada hari ketiga yaitu 21 Oktober mengikuti acara yang lebih santai. Pada pagi hari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama jajaran Anggota KPU RI dan Sekertariat Jendral KPU RI, juga peserta yang meliputi Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota Divisi Sosdiklih dan SDM, juga seluruh operator Siakba se- Indonesia. Jalan sehat ini diharapkan menggugah semangat penyelenggara untuk tetap menjaga kondisi kesehatan demi sukses penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain jalan sehat, juga diadakan pagelaran Lenggang Budaya Kepemiluan yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari tiap Provinsi. Pagelaran Budaya ini sebagai simbol Demokrasi Indonesia yang sangat membudaya di masyarakat Indonesia.  Dari Jawa Timur, menampilkan pakaian adat Osing Banyuwangi. Perpaduan kegiatan Jalan Sehat dan Lenggang Budaya Indonesia ini sebagai simbol KPU senantiasa mempersiapkan personil yang sehat untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang diikuti secara serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya, namun untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. im

kota-kediri.kpu.go.id - KPU Kota Kediri dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Kasubbag Teknis menghadiri Kegiatan yang digelar oleh KPU RI di Kota Kediri (21/10) dengan menghadirkan Ketua KPU Provinsi Jatim Choirul Anam; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono; Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Rusmi Fahrizal Rustam serta Muhadam Labolo dari Pusat Kajian Strategik Pemerintahan IPDN. Kegiatan yang bertajuk “Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa”. Berlangsung secara interaktif selama kurang lebih dua jam, mulai pukul 10.00 WIB dengan moderator Nia Sari divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Kediri. Turut hadir pula dalam acara yaitu Gogot cahyo Baskoro Anggota KPU Provinsi Jatim didampingi oleh Nanik Karsini Sekretaris KPU Provinsi Jatim beserta KPU Kab/Kota sekitar Kota Kediri (Kab Kediri, Kab. Nganjuk, Kab Tulungagung, Kab Trenggalek, Kab dan Kota Blitar). Choirul Anam dalam arahannya menyampaikan penting bahwa membangun komunikasi dengan seluruh pihak dalam menumbuhkan ekosistem yang partisipatif pada Pemilu 2024 ini. " KPU Jatim sendiri banyak membuat konten konten produktif yang berkaitan dengan PEMILU melalui berbagai media sosial supaya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan mengajak mereka untuk aktif berperan," tutur anam. Selain itu KPU juga membangun transparansi informasi kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap penyelenggara yang diharapkan juga berimbas pada naiknya partisipasi masyarakat.  Selain Anam, beberapa narasumber antara lain dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga turut mendukung penuh tahapan Pemilu 2024 melalui fungsi pengawasan. Rusmi mengungkapkan bahwa saat ini Bawaslu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan parpol, dimana Bawaslu di berbagai tingkatan turut serta turun door to door  dalam proses verifikasi faktual.  Disambung dengan pernyataan dari Gogot Cahyo Baskoro yang turut menyampaikan bahwa komunikasi yang terjalin antara KPU dan Bawaslu selama ini telah terjalin dengan baik, semoga hal tersebut bisa sampai di tingkat bawah. nies    

kota-kediri.kpu.go.id - Sebanyak 1.270 peserta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia menyaksikan prosesi pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua KPU RI yang didampingi anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno serta Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dalam sambutannya Hasyim menyampaikan, acara ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan rekrutmen badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan. Menurutnya, data yang lengkap sangat diperlukan untuk menata organisasi semakin solid, terorganisir, manageable dalam rangka layanan-layanan KPU pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Hasyim juga menekankan penyelenggara Pemilu harus bekerja secara tertib. "Salah satu azas penyelenggaraan Pemilu adalah bekerja secara tertib. Tata kelola KPU harus dapat menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri," tegas Hasyim. Sementara itu saat didaulat memberikan sambutan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memaparkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah orang-orang penting yang memajukan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan politik.  "Penyelenggara Pemilu adalah orang-orang penting yang  dapat memajukan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan politik.  Indonesia telah memilih sistem pemilu demokratis sebagai koreksi sistem politik masa lalu. Saat ini masyarakat semakin cerdas, semakin  ‘melek’, sehingga pengambilan keputusan politik harus melibatkan masyarakat, " ungkap Doli. Rakor yang juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Plt Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU, beserta jajaran Anggota KPU, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Operator SIAKBA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia, dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 19-22 Oktober 2022. Divisi SDM dan Sosialisasi KPU Moch. Wahyudi hadir didampingi operator SIAKBA, Imam Subki menyampaikan kegiatan ini sangat penting sebagai titik tolak dalam proses rekrutmen Badan Adhoc. "Rakor ini sangat penting sebagai titik tolak dalam proses rekrutmen Badan Adhock penyelenggara Pemilu yang akan dilaksanakan pada 16 November 2022 mendatang. Sebagai pelaksana teknis KPU Kabupaten/Kota perlu diberikan bekal yang cukup agar dapat melakukan proses rekrutmen ini secara profesional. Sehingga badan adhoc yang dihasilkan dalam proses ini adalah badan adhoc penyelenggara Pemilu yang berkualitas, profesional, jujur dan mandiri. yud

kota-Kediri.kpu.go.id  - KPU Kota Kediri akan melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan parpol di Kota Kediri pada 16-17 Oktober 2022. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan KPU Kota Kediri dengan delapan pengurus partai politik non Parlemen yang telah lolos verifikasi administrasi sebelumnya. Kedelapan partai tersebut adalah Perindo, Partai Ummat, PSI, PBB, PKN, Partai Garuda Partai Gelora dan Partai Hanura. Dalam rakor ini, Partai dihimbau untuk menghadirkan kepengurusannya di kantor DPC masing-masing, dan KPU akan menyambangi. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan kepengurusannya, juga melakukan verifikasi keberadaan kantor mereka. Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi berharap parpol siap dengan verifikasi ini supaya memenuhi syarat sebagai partai politik. "Terkait kepengurusannya, partai politik selain diverifikasi nama-nama pengurusnya, juga akan kita verifikasi persentase keterwakilan perempuan dalam kepengurusan" Jelasnya kepada para LO partai yang hadir dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan pada Sabtu malam (15/10) di RPP Kilisuci KPU Kota Kediri.  Selain melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, KPU Kota Kediri juga akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sampai dengan 4 November 2022. Petugas verifikasi akan melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah anggota partai politik yang terdaftar di Sipol. Dalam verifikasi faktual ini, nantinya akan diketahui apakah nama-nama anggota yang didaftarkan partai benar-benar anggota partai atau bukan.  Nia Sari divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan informasi bahwa selama verifikasi baik kepengurusan maupun keanggotaan, verifikator akan berhububngan dengan LO Parpol, sehingga diharapkan LO standby jika sewaktu waktu dibutuhkan kehadirannya oleh KPU. "Kita (verifikator KPU Kota Kediri) a kan menjalankan proses verifikasi ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI.im

kota-kediri.kpu.go.id - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Sabtu (15/10). Kegiatan dibuka pada pukul 13:20 WIB, yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretariat KPU Kota Kediri dan mengundang Kesbangpol Kota Kediri. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi, memberikan arahan kepada seluruh verifikator agar mempersiapkan diri ketika turun lapangan yang dilakukan mulai pada tanggal 16 Oktober 2022. Pusporini menyampaikan perlengkapan yang harus dibawa ketika melakukan verifikasi faktual seperti surat tugas, ID Card pribadi, lembar kerja verifikasi faktual, dan perlengkapan lainnya, baik perlengkapan pada verifikasi faktual, ataupun perlengkapan pribadi. “Karena kondisi dan situasi tempat yang akan diverifikasi ada beberapa tidak bisa dilewati menggunakan roda empat maka dari itu para verifikator dimohon untuk menggunakan kendaraan roda dua saja dan jangan lupa membawa jas hujan.” Tuturnya. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Nia Sari, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, menyampaikan arahan dan informasi terkait proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan pada Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Nia menegaskan bahwa Verifikasi Faktual Kepengurusan dilakukan untuk membuktikan kecocokan data kepengurusan, keterwakilan 30% dan  domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik. Pada proses Verifikasi Faktual Keanggotaan, dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik, apakah sesuai dengan yang diunggah di SIPOL atau tidak. Diakhir Nia menjelaskan kriteria pemberian status pada anggota yang telah diverifikasi.FN-pkl