Berita Terkini

Hasyim Asy'ari Buka Rakor Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024

kota-kediri.kpu.go.id - Sebanyak 1.270 peserta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia menyaksikan prosesi pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua KPU RI yang didampingi anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno serta Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dalam sambutannya Hasyim menyampaikan, acara ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan rekrutmen badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan. Menurutnya, data yang lengkap sangat diperlukan untuk menata organisasi semakin solid, terorganisir, manageable dalam rangka layanan-layanan KPU pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Hasyim juga menekankan penyelenggara Pemilu harus bekerja secara tertib. "Salah satu azas penyelenggaraan Pemilu adalah bekerja secara tertib. Tata kelola KPU harus dapat menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri," tegas Hasyim. Sementara itu saat didaulat memberikan sambutan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memaparkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah orang-orang penting yang memajukan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan politik.  "Penyelenggara Pemilu adalah orang-orang penting yang  dapat memajukan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan politik.  Indonesia telah memilih sistem pemilu demokratis sebagai koreksi sistem politik masa lalu. Saat ini masyarakat semakin cerdas, semakin  ‘melek’, sehingga pengambilan keputusan politik harus melibatkan masyarakat, " ungkap Doli. Rakor yang juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Plt Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU, beserta jajaran Anggota KPU, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Operator SIAKBA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia, dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 19-22 Oktober 2022. Divisi SDM dan Sosialisasi KPU Moch. Wahyudi hadir didampingi operator SIAKBA, Imam Subki menyampaikan kegiatan ini sangat penting sebagai titik tolak dalam proses rekrutmen Badan Adhoc. "Rakor ini sangat penting sebagai titik tolak dalam proses rekrutmen Badan Adhock penyelenggara Pemilu yang akan dilaksanakan pada 16 November 2022 mendatang. Sebagai pelaksana teknis KPU Kabupaten/Kota perlu diberikan bekal yang cukup agar dapat melakukan proses rekrutmen ini secara profesional. Sehingga badan adhoc yang dihasilkan dalam proses ini adalah badan adhoc penyelenggara Pemilu yang berkualitas, profesional, jujur dan mandiri. yud

KPU Kota Kediri Segera Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol

kota-Kediri.kpu.go.id  - KPU Kota Kediri akan melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan parpol di Kota Kediri pada 16-17 Oktober 2022. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan KPU Kota Kediri dengan delapan pengurus partai politik non Parlemen yang telah lolos verifikasi administrasi sebelumnya. Kedelapan partai tersebut adalah Perindo, Partai Ummat, PSI, PBB, PKN, Partai Garuda Partai Gelora dan Partai Hanura. Dalam rakor ini, Partai dihimbau untuk menghadirkan kepengurusannya di kantor DPC masing-masing, dan KPU akan menyambangi. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan kepengurusannya, juga melakukan verifikasi keberadaan kantor mereka. Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi berharap parpol siap dengan verifikasi ini supaya memenuhi syarat sebagai partai politik. "Terkait kepengurusannya, partai politik selain diverifikasi nama-nama pengurusnya, juga akan kita verifikasi persentase keterwakilan perempuan dalam kepengurusan" Jelasnya kepada para LO partai yang hadir dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan pada Sabtu malam (15/10) di RPP Kilisuci KPU Kota Kediri.  Selain melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, KPU Kota Kediri juga akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sampai dengan 4 November 2022. Petugas verifikasi akan melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah anggota partai politik yang terdaftar di Sipol. Dalam verifikasi faktual ini, nantinya akan diketahui apakah nama-nama anggota yang didaftarkan partai benar-benar anggota partai atau bukan.  Nia Sari divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan informasi bahwa selama verifikasi baik kepengurusan maupun keanggotaan, verifikator akan berhububngan dengan LO Parpol, sehingga diharapkan LO standby jika sewaktu waktu dibutuhkan kehadirannya oleh KPU. "Kita (verifikator KPU Kota Kediri) a kan menjalankan proses verifikasi ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI.im

MENJELANG VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL, KPU KOTA KEDIRI GELAR BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024

kota-kediri.kpu.go.id - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Sabtu (15/10). Kegiatan dibuka pada pukul 13:20 WIB, yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretariat KPU Kota Kediri dan mengundang Kesbangpol Kota Kediri. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi, memberikan arahan kepada seluruh verifikator agar mempersiapkan diri ketika turun lapangan yang dilakukan mulai pada tanggal 16 Oktober 2022. Pusporini menyampaikan perlengkapan yang harus dibawa ketika melakukan verifikasi faktual seperti surat tugas, ID Card pribadi, lembar kerja verifikasi faktual, dan perlengkapan lainnya, baik perlengkapan pada verifikasi faktual, ataupun perlengkapan pribadi. “Karena kondisi dan situasi tempat yang akan diverifikasi ada beberapa tidak bisa dilewati menggunakan roda empat maka dari itu para verifikator dimohon untuk menggunakan kendaraan roda dua saja dan jangan lupa membawa jas hujan.” Tuturnya. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Nia Sari, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, menyampaikan arahan dan informasi terkait proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan pada Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Nia menegaskan bahwa Verifikasi Faktual Kepengurusan dilakukan untuk membuktikan kecocokan data kepengurusan, keterwakilan 30% dan  domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik. Pada proses Verifikasi Faktual Keanggotaan, dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik, apakah sesuai dengan yang diunggah di SIPOL atau tidak. Diakhir Nia menjelaskan kriteria pemberian status pada anggota yang telah diverifikasi.FN-pkl

Memasuki Tahap Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kota Kediri Mengajak Masyarakat Ikut Ambil Bagian.

kota-kediri.kpu.go.id– KPU Kota Kediri pada Kamis 13 Oktober 2022 menggelar Rapat koordinasi evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2022 bersama sejumlah dinas serta instansi pemerintah kota Kediri dan jajaran stakeholder terkait. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Kediri bersama anggota  KPU Kota Kediri lainnya. Nasrudin selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Kediri yang menggawangi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyampaikan bahwa sesuai tahapan Pemilu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan KPU Kota Kediri akan segera berakhir pada 14 Oktober 2022 dilanjutkan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (PDP). Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap. Nasrudin mengukapkan ”Pada proses PDP akan dilakukan pencocokan dan penelitian langsung ke masyarakat.” "Diharapkan masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pemutakhiran daftar pemilih yang akan kita lakukan melalui tim(KPU Kota Kediri). Jadi ketika ada tim ke masing-masing RT atau lingkungan, masyarakat juga proaktif untuk ikut memberikan informasi terkait dengan datanya," imbuhnya. Diketahui KPU Kota Kediri terakhir melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada bulan September lalu, Adapun data yang sudah diproses oleh KPU Kota Kediri sejumlah 24.461 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan 22.883 pemilih baru. “Banyaknya jumlah TMS akibat pindah, meninggal dunia, ganda, tidak dikenal, masuk menjadi anggota taruna-taruni.” Tambah nasrudin. Berdasarkan PDPB sampai September, Kecamatan Mojoroto tercatat masih dengan pemilih terbanyak, dengan total 76.638 pemilih. Kemudian Kecamatan Kota sebanyak 61.945 pemilih dan Kecamatan Pesantren sebanyak 61.689 pemilih. Tercatat data menurut jenis kelamin, pemilih perempuan masih mendominasi dengan sejumlah 102.743 orang pemilih dan pria sejumlah 97.529 orang pemilih. Total jumlah pemilih di Kota Kediri menyentuh angka 200.272 orang dilansir berdasarkan PDPB di Kota Kediri terakhir bulan September lalu. Himbauan terhadap masyarakat untuk memastikan datanya telah termasuk sebagai daftar pemilih dengan mengunjungi laman  lindungi hakmu.kpu.go.id yang telah disediakan. Nest- pkl

SOSIALISASIKAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL, KPU KOTA KEDIRI UNDANG PARPOL

kota-kediri.kpu.go.id -  KPU Kota Kediri mengundang sejumlah dinas/instansi pemerintah kota Kediri dan Parpol (Ketua dan LO) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada Senin (10/10). Dalam sambutannya Puspo menyampaikan rangkaian tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Kediri, "Pada masa verifikasi administrasi KPU Kota Kediri menerima data keanggotaan dari 20 partai politik. Kemudian yang mengirimkan perbaikan pada masa verifikasi administrasi perbaikan ada 17 partai politik,"terangnya. Dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Tahapan Verifikasi Faktual yang disampaikan oleh Nia Sari (divisi Teknis Penyelenggaraan). Verifikasi Faktual akan dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 4 November 2022. " Kami (KPU Kota Kediri) akan secara door to door mengecek/ memverifikasi anggota parpol,memeriksa KTA dan identitas dari anggota bapak/ibu sekalian' terang Nia Sari. Selain Keanggotaan verifikasi Faktual juga dilakukan pada Kepengurusan parpol antara lain Kantor, SK Kepengurusan parpol.  Pada sesi diskusi, Camat Kota Kediri Arief Cholisudin Yuswanto mengaku akan memberikan dukungan penuh terhadap Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 termasuk tahapan verifikasi faktual. "Kami akan meneruskan informasi pelaksanaan verifikasi faktual sampai di tingkat kelurahan,"  kemudian pihaknya menharapkan KPU Kota Kediri dapat mengirimkan surat resmi jadwal tahapan pelaksanaan Verifikasi Faktual kepada pihak Kecamatan yang ditembuskan ke Kelurahan. Kegiatan Rakor ditutup closing statement dari Ketua KPU Kota Kediri yang mengharapkan peran aktif dari stakeholder dan parpol serta bersama sama menjaga Pemilu 2024 dapat berjalan kondusif, aman dan damai. rahma_pkl

KPU KOTA KEDIRI HADIRI RAKOR PERSIAPAN REKAPITULASI HASIL VERMIN DOKUMEN PERBAIKAN PARPOL

kota-kediri.kpu.go.id - Diawali dengan pengarahan umum dari Rochani Komisioner KPU Prov Jatim divisi SDM dan litbang dalam kesempatan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Vermin Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 ( 11-12 Oktober 2022) di Kota Madiun menyampaikan tentang persiapan Pembentukan PPK dan PPS dimulai dengan pengumuman di pertengahan bulan November, langkah awal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA. Dimana pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh pendaftar melalui aplikasi tersebut. Kemudian Disambung dengan Miftakhur Rozaq divisi Perencanaan dan Logistik KPU Prov. Jatim yang berharap hasil dari Rapim terutama sinkronisasi program dan anggaran bisa terealisasi dengan baik.  Rozaq juga menyampaikan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan divisi Perencanaan antara lain bimtek SAKIP, LOGISTIK tentu saja dengan memperhatikan jadwal tahapan pemilu 2024 ditambahkan dengan kegiatan evaluasi dari kegiatan divisi perencanaan yg telah dilaksanakan. Nurul Amalia sesuai dengan divisi yg diampunya yaitu divisi Data dan Informasi menyampaikan secara singkat tahapan DPT. " Cermati kemungkinan adanya TPS dengan kondisi Khusus misalnya lapas, ponpes, daerah pertambangan sehingga diperlukan komunikasi intens dengan lembaga terkait" tegasnya. Disisi lain analisis mengenai kemungkinan adanya permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual diasampaikan oleh Muhammad Arbayanto divisi hukum dan pengawasan. Untuk itu Arbayanto mengharapkan KPU siap dalam segala kemungkinan tersebut serta melaksanakan tahapan drngan mempedomani peraturan/keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian secara berurutan KPU Kab/Kota melakukan pencermatan terhadap hasil vermin keanggotaan perbaikan yang telah dilakukan melalui sipol.  Ditutup dengan pengarahan Nanik karsini sekretaris KPU jatim yang memastikan kebutuhan dan kesiapan dari KPU kab/kota dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual baik dari segi tenaga maupun keuangan kegiatan rakor diakhiri pada pukul 22.00 tepat dimana sebelumnya ditambahkan oleh Insan Qoriawan yang mengingatkan bahwa dengan waktu yang singkat dalam melakukan verfak dengan mengutamakan efektifitas dengan memetakan jumlah yang diverifikasi, jumlah verifikator dan sdm, sebaran.  Hadir dalam kegiatan Rakor yaitu Ketua, Div. SDM parmas, Div. Teknis penyelenggaraan, Sekretaris, Kasubbag Teknis Hubmas dan Operator SIPOL.nhi

🔊 Putar Suara