Berita Terkini

kota-kediri.kpu.go.id - Selasa 2/8 , Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota kediri mengikuti acara Konsultasi dan Koordinasi Kasubbag SDM KPU Provinsi dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur yang diselenggarakan melalui Daring. Hadir dalam acara tersebut Divisi SDM dan Litbang KPU Prov Jatim Rochani dan Sekreatis KPU Prov jatim Nanik Karsini yang sekaligus membuka acara.  Rochani dalam sambutanya mengatakan bahwa acara serupa akan dilakukan secara rutin setiap pekan pada hari jumat , hal ini dilakukan harapanya adalah untuk mrmonitor invertarisir masalah yang ada dikabupaten kota khususnya terkait dengan SDM dalam hal ini bisa berupa kepemimpinan, Kepangkatan kepegawaian dan lain sebagainya sehingga jika diperlukan solusi bisa segera di lakukan Tinaklanjutnya. Kasubbag SDM KPU Prov Jatim Andrie Susanto selaku nara sumber melakukan pemaparan terkait SDM kemudian dibuka sesi Pemyampaian DIM oleh Kab/Kota untuk dicari solusi terbaik, acara ditutup pukul 12.45 WIB. HN

Agenda kegiatan KPU Kota Kediri Minggu I Agustus 2022 dapat didownload disini

kota-kediri.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri hari ini (29/7) menyosialisasikan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kilisuci KPU Kota Kediri. Acara ini dihadiri para Pengurus dari sebanyak dua puluh dua partai politik lama dan baru.  Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi menyampaikan bahwa dalam proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024, berbeda dengan tahun 2019. "Pada pendaftaran yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022, pendaftaran akan dilakukan oleh DPP di KPU RI di Jakarta. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota membantu KPU RI untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten/ Kota menggunakan aplikasi SIPOL dan melakukan verifikasi faktual keanggotaan " ungkapnya.  Dalam Sosialisasi PKPU 4 Tahun 2022, Divisi Teknis Pemilu KPU Kota Kediri Nia Sari menyatakan bahwa dalam kegiatan verifikasi keanggotaan partai politik, untuk di Kota Kediri diperlukan paling sedikit 292 keanggotaan yang harus diunggah oleh partai politik yang tersebar setidaknya di dua kecamatan di Kota Kediri. "KPU akan menggunakan metode pengambilan sampel keanggotaan dengan metode krejcie dan morgan yang dioperasionalkan dengan aplikasi dalam pengambilan sampel keanggotaan yang akan diverifikasi faktual" jelas Nia. Jika pada pengambilan sampel pertama ternyata membuat partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat, maka partai politik harus menyerahkan kembali daftar nama anggota baru untuk kembali diverifikasi. Nia Sari juga mengingatkan supaya partai politik bisa mengunggah data keanggotaan dengan benar dan memanfaatkan waktu yang ada. "Silahkan Partai Politik di Kota Kediri berkoordinasi dengan DPP masing-masing dalam mengunggah data keanggotaan dan pastikan anggota yang didaftarkan bukan berstatus TNI/Polri maupun ASN. Selain itu, jangan lupa untuk memastikan setiap anggota yang didaftarkan telah terdaftar di Daftar Pemilih yang bisa dicek di aplikasi LindungiHakmu" jelasnya. Untuk membantu proses pendaftaran partai politik di tingkat pusat, KPU Kota Kediri juga membentuk Tim Helpdesk yang akan membantu partai politik di Kota Kediri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Im

kota-kediri.kpu.go.id - Kamis (28/7) KPU Kota Kediri mengundang Bawaslu Kota Kediri dalam rangka Sinau Bareng PKPU 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.  Sebagai narasumber, Nia Sari divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mengupas PKPU 4 Tahun 2022. Dengan menggunakan aplikasi sipol, Pemilu 2024 ini mengurangi penggunaan kertas dan lebih sistematis,  sehingga diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan Pemilu 2024. "Terdapat perbedaan dengan Pemilu di Tahun 2019, antara lain adalah dalam verifikasi administrasi keanggotaan harus disandingkan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Sehingga partai politik harus memastikan bahwa anggotanya tersebut sudah terdaftar kedalam Daftar Pemilih. Dan ini bisa dicek melalui aplikasi Lindungihakmu," tutur Nia Sari.  Mansur Ketua Bawaslu Kota Kediri memastikan bahwa akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Kemudian untuk pengawasan melalui aplikasi SiPOl, dipastikan Bawaslu akan mendapatkan akses terhadap aplikasi SIPOL. Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi mengharapkan kegiatan Sinau Bareng PKPU ataupun Perbawaslu dapat terus dipertahankan, supaya dapat memahami peraturan penyelenggaraan pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. nhi

kota-kediri.kpu.go.id - Rabu (27/07) KPU Kota Kediri melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Dinas Sosial Kota Kediri. Rombongan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Kediri, Kasubbag Rendatin, dan Operator Sidalih tersebut disambut sangat baik oleh Zillus Kurniadi, selaku perwakilan dari Dinas Sosial Kota Kediri. Dalam audiensi tersebut, KPU Kota Kediri melalui Divisi Rendatin, Nasrudin menyampaikan, "bahwa dalam memfasilitasi pemilih secara merata, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang disabilitas. Untuk itu, kami berharap dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial terkait masyarakat disabilitas di Kota Kediri." Ditambahkan oleh Nia Sari selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu juga menyampaikan jadwal tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU diseluruh Indonesia, "kami berharap dengan adanya kerja sama ini dapat melancarkan kegiatan pesta demokrasi secara tepat jadwal dan menyeluruh, untuk itu dengan adanya data disabilitas tersebut, kami juga dapat mempersiapkan langkah yang tepat dalam memfasilitasi tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku." Senada dengan Nia Sari, Moch. Wahyudi selaku Divisi Sosdiklih,SDM dan Parmas menyampaikan, "Masyarakat umum dan disabilitas mempunyai hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga kami sangat berharap dengan adanya data disabilitas tersebut dapat kami lakukan update untuk kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan". Menanggapi hal tersebut, Zillus Kurniadi mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menyampaikan, "kami siap dalam memberikan data yang dimaksud, agar kedepannya masyarakat disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya benar-benar terfasilitasi dengan baik". dans

kota-kediri.kpu.go.id - Diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kegiatan bimtek peraturan kpu tentang pendafataran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu serta pengenalan fungsi sistem informasi partai politik ini  diselenggarakan secara serentak di tiga tempat di Jakarta mulai tanggal 22 -25 Juli 2022. Maksud dan tujuan bimtek adalah utk memberikan pemahaman dalam mengimplementasikan PKPU Nomor 4 th 2022 dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi KPU Prov dan KIP Aceh, KPU dan KIP Kab/Kota. Jumlah 2260 orang peserta bimtek yang terdiri dari Ketua KPU Provinsi,  Divisi Teknis Pelaksanaan dan Divisi Program data KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se Indonesia di dampingi oleh Kabbag Teknis, Kabbag Program Data, Kasubbag Teknis Hubmas serta Operator SIPOl.   Hasyim Asyari Ketua KPU RI membuka kegiatan Bimtek menyampaikan target dalam bimtek adalah bukan hanya memahami proses dan pelaksanaan dari PKPU No 4 akan tetapi juga dapat disiplin dan terampil dalam menerapkan proses pendaftaran, verifikasi serta penetapan partai politik peserta pemilu 2024.   Dilanjutkan pengarahan dari anggota KPU RI  divisi Teknis Idham Kholik yang mengharapkan dengan adanya bimtek ini seluruh tahapan pemilu 2024, terutama tahapan pendaftan, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 berjalan denan lancar. "Saya mengharapkan dalam setiap tahapan zero dispute (tidak ada gugatan)," tegasnya. “Sampai saat ini sudah ada 38 partai politik tingkat nasional yg sudah memegang akun sipol,” sambungnya. Sebelum kegiatan pembukaan Bimtek berakhir, ada 3 narasumber yang memberikan materi mengenai Pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu RI Loly Suhenty, kemudian Kode etik Penyelenggaraan Pemilu oleh DKPP Prof.DR. Teguh Prasetyo dan terakhir materi disampaikan oleh ITB Yudistira Asnar mengenai Peran Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Ditutup dengan diskusi, Kegiatan pembukaan Bimtek berakhir di pukul 23.30 WIB. nhi