Berita Terkini

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menerima kunjungan dari guru pembimbing siswa SMKN 2 Kota Kediri dalam rangka penarikan peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah selesai melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Kediri, Kamis (23/10). Selama kurang lebih empat bulan, lima siswa SMKN 2 Kota Kediri telah mengikuti kegiatan PKL dan turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di KPU Kota Kediri, khususnya dalam bidang administrasi, dokumentasi, serta dukungan kegiatan sosialisasi kepemiluan. Dalam kesempatan tersebut, Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Kediri, Henny Nurdiany, yang juga menjadi pembimbing dari pihak KPU, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama serta dedikasi para siswa selama menjalani PKL.“Kami berterima kasih atas semangat dan kontribusi para siswa SMKN 2 Kota Kediri. Semoga pengalaman selama di KPU bisa menjadi bekal berharga dan menambah wawasan mereka tentang dunia kerja sekaligus tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi,” ujar Henny. Para siswa PKL juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Kota Kediri atas bimbingan, arahan, serta kesempatan yang telah diberikan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolis surat penarikan siswa oleh guru pembimbing kepada pihak KPU Kota Kediri. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Kediri berharap sinergi dengan dunia pendidikan dapat terus terjalin, sekaligus menjadi sarana menumbuhkan generasi muda yang sadar, paham, dan berperan aktif dalam kehidupan demokrasi serta kepemiluan. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menggelar audiensi sekaligus silaturahmi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Kediri pada Senin (20/10). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas lembaga pasca pelaksanaan Pemilu dan jelang tahapan Pilkada Serentak 2024. Audiensi yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, beserta jajaran komisioner: Nia Sari (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi), Adib Zaimatu Sofi (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu), Imam Murofik (Divisi Hukum dan Pengawasan), Roihatul Jannah (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM), serta Sekretaris KPU Kota Kediri, Fany Wijayanto. Dalam pertemuan ini, KPU Kota Kediri memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah dijalankan, di antaranya: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pemutakhiran data partai politik, kegiatan edukatif Sinau Bareng tentang regulasi kepemiluan, serta koordinasi Bakohumas dan sosialisasi pendidikan pemilih. Seluruh kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan Bakesbangpol sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusivitas dan memperluas jangkauan sosialisasi. KPU juga mengundang Bakesbangpol Kota Kediri untuk bergabung dalam grup koordinasi Bakohumas KPU guna mempercepat arus informasi dan sinergi kegiatan. Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Kediri, Didik Catur, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalitas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang aman dan lancar. Ia menegaskan kesiapan Bakesbangpol untuk terus bersinergi dengan KPU, khususnya dalam upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara KPU dan Bakesbangpol semakin solid dalam menciptakan atmosfer pemilihan yang aman, damai, dan partisipatif di Kota Kediri. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan audiensi sekaligus silaturahmi dengan Pemerintah Kota Kediri pada Jumat (17/10). Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Audiensi dihadiri oleh Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, bersama jajaran komisioner: Nia Sari (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi), Adib Zaimatu Sofi (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu), Imam Murofik (Divisi Hukum dan Pengawasan), Roihatul Jannah (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM), serta Fany Wijayanto selaku Sekretaris KPU Kota Kediri. Dalam pertemuan ini, KPU Kota Kediri menyampaikan sejumlah agenda penting pasca pemilu, antara lain: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Divisi Rendatin Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Divisi Teknis Sinau Bareng PKPU dan Keputusan KPU oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Koordinasi Bakohumas serta Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh Divisi Sosdiklih Parmas SDM Khusus terkait sosialisasi pendidikan pemilih, KPU menekankan pentingnya intensifikasi kegiatan agar partisipasi masyarakat terus meningkat dan pemahaman demokrasi semakin meluas. Selain itu, KPU juga mengajak Pemerintah Kota Kediri untuk ikut bergabung dalam grup koordinasi Bakohumas KPU Kota Kediri demi mendukung arus informasi yang lebih efektif. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU yang telah menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan lancar dan aman. “Pemerintah Kota Kediri selalu siap untuk bersinergi dan mendukung berbagai program KPU, terutama dalam hal pemutakhiran data dan sosialisasi pendidikan pemilih. Kami berharap KPU terus menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya hak pilih,” ujar Vinanda. Audiensi ini diakhiri dengan harapan agar kolaborasi dan komunikasi antara KPU dan Pemerintah Kota Kediri terus berjalan harmonis demi menciptakan pemilu yang partisipatif, berkualitas, dan damai di Kota Kediri. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Kamis (17/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melakukan koordinasi dengan Pondok Pesantren Al Amien dalam rangka proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi langkah awal pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, khususnya untuk memastikan keakuratan data pemilih di lingkungan pesantren yang sebelumnya termasuk dalam lokasi khusus. Pada Pilkada 2024, tercatat sebanyak 484 santri dari Pondok Pesantren Al Amien masuk dalam daftar pemilih di lokasi khusus. Seiring waktu, sebagian santri telah berpindah atau tidak lagi menetap di pondok, sehingga perlu dilakukan pembaruan agar data pemilih tetap (DPT) tidak memuat data yang tidak valid. Anggota KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nia Sari, menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan dan diumumkan setiap tiga bulan sekali. Pada pemutakhiran triwulan ketiga ini, terdapat peningkatan jumlah pemilih sebanyak 5.815 orang dibandingkan dengan DPT pada Pilkada 2024. "Pemutakhiran data pemilih menjadi prioritas penting demi memastikan keakuratan dan kemutakhiran data, apalagi menyangkut santri yang statusnya bisa berubah sewaktu-waktu," ujar Nia Sari. Hasil koordinasi ini akan disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Amien sebagai tindak lanjut dari proses verifikasi dan perbaikan data pemilih. Kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari pihak pondok. KPU Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap valid, akurat, dan terkini, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menggelar kegiatan “Sinau Bareng” dengan mengangkat tema Peraturan KPU (PKPU) No. 8 Tahun 2019 hingga perubahan terakhir dalam PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 15 Oktober 2025, dan dihadiri oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan inisiatif Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kediri, yang sebelumnya telah disepakati dalam Rapat Pleno Evaluasi Kegiatan Minggu II Oktober dan Perencanaan Minggu III Oktober 2025. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor: 139/PK.01-BA/3571/2025. Materi utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan mendalam mengenai tata kerja dan mekanisme pengawasan di tubuh KPU, terutama menyangkut Pasal 95 tentang Laporan/Pengaduan. Dalam sesi tersebut, Imam Murofik selaku Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan bahwa laporan/pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. “Verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan dilakukan oleh KPU maupun KPU Provinsi dengan menggali informasi dari berbagai pihak, memanggil pihak terkait, mengumpulkan bukti pendukung, serta berkoordinasi atau melibatkan Bawaslu dan pihak berwenang lainnya sesuai tingkatannya,” jelas Imam. Selain itu, Imam juga menyoroti Pasal 98 ayat (3) yang mengatur sanksi atas pelanggaran oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Empat sanksi dimaksud meliputi: peringatan tertulis, peringatan keras tertulis, pemberhentian dari jabatan struktural seperti ketua, ketua divisi, atau koordinator wilayah, hingga pemberhentian sementara yang akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Diskusi ditutup pada Pasal 113, dan akan dilanjutkan pada sesi “Sinau Bareng” berikutnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kota Kediri dalam memperkuat pemahaman regulasi internal serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjamin keakuratan data pemilih. Pada Senin (13/10) pukul 10.00 WIB, KPU Kota Kediri melakukan audiensi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri dalam rangka memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Kota Kediri yang sekaligus memperkenalkan jajaran Anggota KPU sesuai dengan divisinya masing-masing. Dalam sesi diskusi, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi menyampaikan pentingnya dukungan Dispendukcapil dalam setiap tahapan PDPB yang dilakukan setiap triwulan. KPU menyampaikan apresiasi atas kehadiran rutin Dispendukcapil dalam Rapat Pleno PDPB serta berharap agar proses koordinasi dan pertukaran data antar lembaga dapat berjalan lebih optimal. KPU Kota Kediri juga menyampaikan bahwa selain data dari pemutakhiran DP4 yang diterima dari KPU RI, pihaknya juga mendapatkan informasi data pemilih dari sumber lain, seperti data pindah masuk dan keluar dari Bawaslu Kota Kediri. Namun, ditemukan beberapa data yang belum disertai bukti dukung. Menanggapi hal ini, pihak Dispendukcapil menyampaikan bahwa perlu dipastikan terlebih dahulu tanggal data yang dimaksud, mengingat saat ini mereka rutin menyampaikan laporan data kependudukan ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan, seperti data kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Terkait bukti dukung, Dispendukcapil menjelaskan bahwa mereka dapat mengeluarkan surat keterangan padan data sebagai bentuk validasi resmi, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, untuk keperluan tersebut, KPU Kota Kediri diminta untuk menyampaikan surat resmi permohonan data ke Dispendukcapil. Lebih lanjut, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Kediri juga mengusulkan penunjukan salah satu pegawai Dispendukcapil sebagai koordinator penghubung dalam forum Bakohumas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antarlembaga dan mempermudah koordinasi teknis, khususnya selama tahapan PDPB berlangsung. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Kediri menegaskan kembali pentingnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat antar lembaga. Kolaborasi yang solid antara KPU dan Dispendukcapil menjadi kunci sukses dalam menyongsong tahapan-tahapan pemilu ke depan. wsw