Berita Terkini

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, SMA Wahidiyah Kota Kediri menyelenggarakan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pilketos) pada Senin (10/11) setelah pelaksanaan upacara bendera. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan nuansa nasionalisme yang kental, diwarnai penampilan sebagian siswa dan guru yang mengenakan baju adat dan kostum pahlawan, menghadirkan perpaduan indah antara semangat kepahlawanan dan nilai-nilai demokrasi. Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Kediri, Roihatul Jannah, yang hadir memberikan pendampingan langsung dalam pelaksanaan Pilketos. Sebelumnya, pada minggu sebelumnya, Roihatul juga telah memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada para siswa tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan serta tata cara penyelenggaraan pemilu yang baik dan berintegritas. Kepala SMA Wahidiyah, Mutatun Afia, membuka kegiatan dengan memberikan arahan kepada seluruh peserta didik. “Harapannya Pilketos di SMA Wahidiyah ini dilaksanakan dengan penuh damai, dan ingat, satu suara kalian menentukan satu tahun yang akan datang,” tutur Mutatun dalam sambutannya. Usai pembukaan, Roihatul Jannah meninjau setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan oleh panitia siswa, sembari menanyakan kesiapan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ia juga berpesan agar para KPPS fokus dan bekerja dengan penuh tanggung jawab hingga seluruh proses pemilihan selesai. Kepada Kepala SMA Wahidiyah, Roihatul menyarankan agar dilakukan evaluasi pasca-Pilketos untuk menampung berbagai masukan dari siswa dan panitia, sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Kegiatan Pilketos ini menjadi wadah pembelajaran demokrasi yang nyata bagi para siswa SMA Wahidiyah. Melalui proses pemilihan yang transparan dan partisipatif, siswa tidak hanya belajar berorganisasi dan berkompetisi secara sehat, tetapi juga meneladani semangat para pahlawan dalam bentuk partisipasi aktif di lingkungan sekolah. Lebih dari itu, Pilketos ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran bahwa memilih adalah hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Dengan terbiasa berpartisipasi sejak dini, para siswa diharapkan tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, partisipatif, dan peduli terhadap masa depan bangsa. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 pada Senin (10/11) di halaman kantor KPU Kota Kediri. Upacara dimulai pukul 08.00 WIB dan berlangsung dengan khidmat, diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, para Kasubbag, serta seluruh staf Sekretariat KPU Kota Kediri. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”, yang mengandung makna ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk meneladani semangat juang para pahlawan dalam menghadapi tantangan masa kini. Upacara berlangsung sederhana namun penuh makna. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, mulai dari penghormatan kepada bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, pembacaan pesan-pesan perjuangan dari pahlawan, hingga pembacaan doa penutup. Melalui momentum Hari Pahlawan ini, KPU Kota Kediri berharap seluruh jajaran dapat memperkuat semangat kebersamaan, tanggung jawab, dan pengabdian dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu. Semangat “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak berhenti, melainkan terus berlanjut melalui kerja nyata dalam membangun demokrasi yang bermartabat. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri kembali melaksanakan kegiatan Sinau Bareng dengan tema pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pada Rabu (05/11). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota Kediri, serta merupakan agenda dari Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi yang dipimpin oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Imam Murofik. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam memastikan KPU sebagai lembaga publik dapat bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih dari sekadar sistem administratif, SPIP juga menjadi bentuk komitmen KPU terhadap integritas dan transparansi tata kelola kelembagaan. “SPIP bukan hanya soal prosedur, tetapi tentang bagaimana kita memastikan seluruh proses di KPU berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, melindungi aset negara, dan menjaga keandalan pelaporan keuangan,” ungkap Imam Murofik dalam paparannya. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2023 dijelaskan bahwa SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan intern. Kelima unsur tersebut diterapkan secara menyeluruh di setiap tingkatan KPU — mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota — agar seluruh proses penyelenggaraan pemilu berlangsung transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan Sinau Bareng ini, KPU Kota Kediri berupaya memperkuat pemahaman internal terhadap penerapan SPIP serta menumbuhkan budaya kerja yang terbuka, profesional, dan penuh tanggung jawab, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan terpercaya. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkungan pondok pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data santri yang sudah tidak menetap di pondok dapat dikembalikan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) asal masing-masing. Anggota KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nia Sari, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya akan diumumkan setiap tiga bulan sekali. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga akurasi data pemilih agar tidak terjadi kesalahan, terutama bagi santri yang sudah berpindah tempat atau tidak lagi aktif di pondok. “Pemutakhiran data pemilih menjadi bagian penting dari upaya kami menjaga validitas data pemilih agar selalu mutakhir dan akurat,” ujar Nia Sari. Sementara itu, Anggota KPU Kota Kediri Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Roihatul Jannah, turut menyampaikan bahwa pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU Kota Kediri akan fokus melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bagian dari agenda strategis lembaga. Pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi KPU Kota Kediri dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan komitmen pesantren untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta program sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan koordinasi ini berlangsung lancar dan menjadi langkah awal penting dalam menjaga validitas data pemilih serta meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya santri, pada penyelenggaraan pemilu di Kota Kediri. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri, Reza Cristian, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Kediri di Hotel Merdeka, Rabu (5/11). Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Jurnalisme Positif”, dengan menghadirkan narasumber Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. FGD dibuka oleh Roma Juli, Ketua IJTI Kota Kediri, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga profesionalisme jurnalis di tengah maraknya oknum wartawan yang tidak terverifikasi dan kerap mencoreng nama baik profesi. Roma juga mengajak seluruh insan media untuk berpegang pada kode etik jurnalistik agar kepercayaan publik terhadap pers tetap terjaga. Dalam paparannya, Muhammad Jazuli menjelaskan bahwa Dewan Pers terus mendorong penerapan jurnalisme positif — yakni pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan membangun, bukan sekadar mengejar sensasi. Ia menyoroti fenomena “wartawan nakal” yang kerap memanfaatkan profesi untuk kepentingan pribadi, seperti memaksa kerja sama atau mencari-cari kesalahan instansi. “Kami sedang menggodok mekanisme punishment terhadap media atau jurnalis yang melanggar etika.” terang Jazuli. Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan media yang kredibel dan beretika sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama menjelang pelaksanaan berbagai tahapan pemilihan umum. Melalui kegiatan ini, IJTI bersama Dewan Pers berupaya memperkuat peran media sebagai pilar keempat demokrasi yang beretika dan dipercaya publik. FGD tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan media, lembaga, dan instansi di Kota Kediri, termasuk unsur Forkopimda, dengan harapan dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga publik dan jurnalis dalam menyajikan informasi yang sehat, akurat, dan berintegritas. wsw

Kediri (kota-kediri.kpu.go.id) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) bagi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring pada Senin (3/11). Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi, saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar Bimtek ini menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas laporan SPIP di seluruh KPU Kabupaten/Kota. Ia menekankan bahwa penerapan SPIP tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, namun harus menjadi budaya kerja yang mencerminkan integritas dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu. Hadir pula Bakhtiar, Inspektur Wilayah II Inspektorat KPU, yang berpesan agar setiap kegiatan di lingkungan KPU selalu berpedoman pada aturan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Pada sesi pemaparan, Ika Putri Nilamsari, Pengendali Teknis Inspektorat KPU, menyampaikan tahapan pembangunan Zona Integritas sesuai Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 serta langkah strategis percepatan pembangunan ZI di lingkungan KPU. Sementara itu, Irwan Katili, Internal Auditor KPU, menjelaskan sistem pelaporan SPIP berdasarkan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025, termasuk pembaruan komposisi Satgas dan format laporan yang kini disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan. Dari KPU Provinsi Jawa Timur, Yulyani Dewi, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, menegaskan bahwa batas waktu pengumpulan laporan SPIP di tingkat provinsi ditetapkan setiap tanggal 7 agar dapat dilakukan pengecekan kesesuaian sebelum disampaikan secara resmi melalui aplikasi E-SPIP. Menutup kegiatan, Nanik Karsini, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta dan mengajak jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk terus semangat dalam menyusun laporan SPIP sebagai bentuk tertib administrasi dan komitmen terhadap transparansi penyelenggaraan Pemilu. wsw